Mateng,Jejakrakyat.com – DPRD Kabupaten Mamuju tengah Mengapresiasi dan mendukung arah kebijakan pemerintah daerah yang telah memprioritaskan Gaji ASN/PPPK dan Sarana pelayanan publik.
Hal tersebut di sampaikan oleh Fraksi Amanat Perjuangan melalui rapat paripurna penerimaan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026.yang di gelar di Aula Kantor DPRD Mamuju Tengah. selasa (15/9/2026).
Selain mendukung arah kebijakan bupati juga dalam pandangan umum Fraksi Perjuangan mengapresiasi pemerintah daerah atas penyampaian raperda tepat waktu.
Karena itu,Fraksi Amanat Perjuangan mencatat sejumlah poin penting di antaranya,defisit melebar dari Rp 6 miliar menjadi Rp32,41 miliar dan ditutup silpa.
Olehnya fraksi meminta penjelasan lebih lanjut posisi kas silpa dan auditnya agar tidak menimbulkan masalah pencairan.
Kemudian,PAD naik Rp1,46 miliar akan tetapi pajak daerah turun Rp821 juta. Fraksi meminta strategi optimalisasi pajak dan retribusi.
Selain itu,Tambahan transfer pusat Rp.48,36 miliar harus dirinci penggunaannya agar tidak habis untuk belanja rutin.
Lanjut, belanja pegawai turun di angka Rp.8,65 miliar sementara belanja barang dan jasa naik Rp41,62 miliar,Fraksi khawatir penurunan itu menyisakan persoalan gaji akhir tahun.
Begitupun belanja modal naik Rp37,32 miliar, fraksi mendukung tetapi meminta rincian spesifikasi, harga, dan rencana pemeliharaan.
Tak lepas daripada itu,fraksi juga meminta penjelasan terkait peruntukan dan mekanisme belanja tidak terduga yang naik dari Rp.1,5 miliar menjadi Rp.7,2 miliar.
Selain itu juga,belanja transfer naik mencapai Rp.4,84 miliar,karena itu,fraksi meminta transparansi penerima dan dasar hukumnya.
Terakhir,fraksi Amanat Perjuangan mendukung pengadaan sarana sekolah dan pompa air, namun meminta tidak tumpang tindih dengan DAK.
Sebagai penutup,Fraksi Amanat Perjuangan secara resmi menerima raperda ini untuk dibahas lebih lanjut di tingkat komisi, dengan catatan pemerintah memberikan penjelasan yang memadai atas pertanyaan dan rekomendasi fraksi.(*)
