Mateng,Jejakrakyat.com – Anggota DPRD Mamuju tengah,Andi Rudi,S.Tammauni kembali menyoroti Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju tengah terkait bantuan pupuk subsidi dari pemerintah yang di kelola sejumlah Kios pengecer di kecamatan pangale tidak sesuai apa yang di harapkan.
Hal ini di sampaikan Andi Rudi,S.Tammauni pada kegiatan reses di Desa Kombiling,Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju tengah,Provinsi Sulawesi barat.Jum’at,(08/08/2025)
Lanjut Andi Rudi menegaskan,berdasarkan sejumlah laporan masyarakat bahwa petani di desa kombiling,hanya menerima pupuk subsidi pemerintah sebanyak 2 zak per tahunnya dari pengecer resmi yang ada di kecamatan Pangale.
“Hal ini perlu mendapat perhatian serius bagi kita semua terkhusus dinas pertanian terkait Data e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok),sebab kalau petani hanya mendapatkan 2 zak per hektar dalam setahun, tentu jauh dari kata cukup untuk memenuhi standar kebutuhan petani kita,”ungkapnya.
Karna itu,dalam rangka memberikan rasa transparan kepada petani,Ia mengharapkan agar data e- RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)yang di usulkan oleh penyuluh pertanian lapangan setiap tahunnya, dapat di pajang dan di perlihatkan oleh petani penerima pupuk subsidi tersebut.
Sebagai anggota Bapemperda DPRD Mamuju tengah,Andi Rudi juga terus menggodok bagaimana Insentif perangkap imam masjid di tingkatkan tahun depan setara dengan gaji kepala dusun.
Selain itu juga pihaknya menjamin warga yang masuk puskesmas atau rumah sakit daerah Mamuju tengah yang mengalami kendala dari BPJS nya.
“Jadi saya sampaikan bagi warga kita semua apabila ada kerabat kita yang masuk rumah sakit namun terkendala akibat BPJS nya sudah tidak aktif maka segera hubungi kami,dalam waktu yang cukup singkat,melalui dinas sosial,BPJS nya aktif dan dapat di gunakan kembali,”Jelasnya.
Pada reses tersebut dinas perumahan rakyat kabupaten Mamuju tengah memberikan tantangan kepada pemerintah desa kombiling untuk penyiapan lahan yang cukup di area pesisir pantai desa kombiling.
Dimana bantuan perumahan tersebut melalui Program pemerintah pusat 3 Juta rumah bagi warga Nelayan yang tidak memiliki rumah layak huni,sehingga warga pesisir memiliki kesempatan untuk mendapatkan program tersebut sepanjang pemerintah desa mempersiapkan lahan yang cukup memadai.
