Jakarta,Jejakrakyat.com – Suara pemerintah desa dari berbagai penjuru Nusantara dibawa ke pusat kekuasaan. Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) menghadiri Konferensi Pers Pimpinan DPR RI bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Kehadiran AKSI menjadi bagian dari rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) AKSI 2026. Forum tersebut menjadi ruang bagi kepala desa untuk menyampaikan kondisi riil di lapangan, menghimpun aspirasi, sekaligus mencari solusi atas berbagai persoalan pemerintahan dan pembangunan desa.
Dalam forum itu, para kepala desa berdialog dengan sejumlah pimpinan DPR RI, di antaranya Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa dan Sari Yuliati, serta Menteri dan Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Pembahasan diarahkan pada kebutuhan pembangunan yang lebih dekat dengan kondisi masyarakat. Desa dinilai tidak cukup hanya menjadi objek pelaksanaan program pemerintah, tetapi harus diberi ruang untuk mengembangkan potensi dan kekuatan ekonominya sendiri.
Juru Bicara AKSI, Abd Wahab, mengatakan salah satu perhatian utama yang dibawa dalam forum tersebut adalah membangun ekosistem ekonomi desa.
“Penguatan ekonomi desa harus diarahkan pada pengembangan BUMDes, desa tematik, Desa Ekspor, Desa Wisata, desa budaya, Sahabat Gez, serta Koperasi Desa Merah Putih,” kata Abd Wahab.
Menurutnya, pengelolaan potensi lokal harus dilakukan secara profesional dan transparan agar tidak berhenti sebagai program administratif semata.
“Pengelolaan potensi lokal secara profesional dan transparan diharapkan mampu membuka peluang usaha dan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong kemandirian ekonomi desa,” ujarnya.
AKSI, kata Abd Wahab, mencakup kepala desa dari 28 provinsi dan 160 kabupaten/kota. Kehadiran mereka di Senayan menjadi wadah untuk mengonsolidasikan berbagai persoalan desa sekaligus menyuarakan kepentingan masyarakat di tingkat nasional.
“Kehadiran di Gedung Senayan sejatinya menjadi wadah untuk menghimpun aspirasi dan mencari solusi bersama atas berbagai persoalan di desa, baik pemerintahan maupun pembangunan desa yang diharapkan berkelanjutan,” tambahnya.
Ia menegaskan, percepatan pembangunan desa tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah desa. Dibutuhkan sinergi dari tingkat desa, pemerintah daerah, pemerintah pusat hingga DPR RI.
“Bagi warga desa melalui kepala desa sebagai perwakilan, forum ini diharapkan dapat menjadi jembatan bahwa percepatan pembangunan desa membutuhkan sinergi antara pemerintah desa, pemerintah daerah hingga pemerintah pusat dan DPR,” jelas Abd Wahab.
Aspirasi yang disampaikan di tingkat nasional, lanjut dia, diharapkan tidak berhenti sebagai pembahasan dalam forum. Aspirasi tersebut harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang mampu memperkuat pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan warga desa.
Seluruh aspirasi tersebut nantinya akan dirumuskan melalui Rekomendasi Rakernas AKSI 2026.
“Sebagai representasi masyarakat desa yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara, kepala desa menitipkan suara akar rumput yang menaruh harapan besar melalui AKSI terhadap kebijakan nasional. Kami membawa perspektif dan kepentingan desa dalam forum yang lebih luas,” pungkasnya.
Kini bola berada di tangan pemerintah pusat dan DPR RI. Aspirasi yang dibawa kepala desa dari 28 provinsi tersebut akan diuji bukan dari seberapa meriah forum berlangsung, melainkan dari seberapa jauh suara desa benar-benar masuk ke dalam kebijakan dan menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat.(**)
