Mamuju,Jejakrakyat.com – Selain di kerjakan asal-asalan juga pekerjaan Pembangunan Rabat beton di Dusun Mesakada,Desa Salukayu tidak terpasang plang nama proyek pada titik pekerjaan tersebut sehingga sumber dana maupun volume pekerjaan tidak di ketahui masyarakat.
Dalam hal transparansi suatu proyek di masyarakat sangatlah penting sehingga setiap penggunaan dana APBN dan APBD diwajibkan memasang papan informasi proyek Sebagaimana telah tertuang dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Akibat tidak adanya papan informasi pada titik pekerjaan,Proyek rabat beton itu diduga paket berasal dari program pokok pikiran (Pokir) atau aspirasi salah satu anggota DPRD Mamuju yang di dikelola oleh orang tertentu atau orang dekatnya.
Kepala dusun Mesakada saat di temui menjelaskan bahwa,sejak proyek itu di kerjakan tidak pernah ada penyampaian maupun pengawasan langsung dari pemerintah desa yang terlihat di lokasi.
“Menurut informasi bahwa Proyek pokir atau aspirasi itu di kelola oleh orang kepercayaan pak Mervie Parasan (Anggota DPRD Mamuju) sebab dialah yang pernah melakukan perekrutan tenaga kerja,”ujar Riky Riadi(Kadus Mesakada)saat di temui Jejakrakat.com di rumahnya,Selasa,19-08-2025.
Menurut Riky,adapun informasi masyarakat tentang Volume pekerjaan tersebut,dengan lebar 1 meter dan panjang kurang lebih,500 meter,hanya saja kalau soal anggaran,Ia sama sekali tidak tahu menahu berapa besarannya.
“Kalau informasi upah tenaga kerja proyek itu mereka di bayar,Rp.35000 per meter,kendatipun itu hanya jalan setapak kami sangat bersyukur sebab itu jalan penghubung utama dari dusun Mesakada menuju ke dusun Takadde,”ungkap Reky Riadi.
Dari segi Kwalitas dan mutu kontruksi bangunan diduga tidak kokoh dan bertahan lama sebab di samping kanan kiri bahkan landasan cor yang lebarnya hanya 1 meter itu, tidak dilapisi sertu sehingga pembangunan bisa saja terkikis air ketika hujan deras tiba.
“Kalau bantuan pribadi tentu tidak jadi masalah,namun jika menggunakan anggaran APBD,perlu di pertanyakan apakah teknis pekerjaannya sudah sesuai standar Rencana Kerja dan Syarat-syarat(RKS)dalam pelaksanaan proyek itu.?,”ungkap salah satu warga setempat.
Sebelum berita ini di turunkan Awak media ini mencoba untuk konfirmasi pihak pengelola proyek dan anggota DPRD Mamuju yang diduga pemilik paket proyek pokir tersebut namun tidak di temukan di rumahnya (rumah kondisi tertutup).
